Kode Etik

Kode Etik Perseroan

Perseroan berkomitmen terhadap Tata Kelola Perusahaan yang Baik tidak hanya untuk Perseroan secara umum tetapi juga bagi personal karyawan secara pribadi dengan memberikan pedoman kode etik yang akan memandu setiap aktivitas tindakan dan pengambilan keputusan sehari-hari.

Isi Kode Etik Perusahaan

Kode Etik Perusahaan terdiri dari 9 (sembilan) bagian, yaitu :

  • Keselamatan Kerja
  • Penggunaan Fasilitas, Peralatan dan Sumber Daya Perusahaan
  • Kerahasiaan
  • Hadiah
  • Benturan Kepentingan
  • Pelaporan Pelanggaran
  • Disiplin
  • Pemutusan Hubungan Kerja
  • Administrasi Kebijakan

Perseroan menghargai keberagaman dalam lingkungan kerja dengan rasa saling percaya dan menghargai setiap level karyawan akan merasa bertanggung jawab terhadap kinerja dan reputasi Perseroan, sehingga penerapan kode etik dalam perusahaan juga dilaksanakan dan diberlakukan untuk seluruh jenjang organisasi dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Penyebarluasan dan Sosialisasi Kode Etik Perusahaan

Pedoman dan arahan penerapan etika perusahaan disosialisasikan dan diinternalisasikan melalui pengumuman yang diadakan secara berkala.

Sanksi dan Pelanggaran Kode Etik Perusahaan

Pemberian sanksi terhadap pelanggaran kode etik didalam perusahaan diterapkan dengan tujuan agar seluruh kode etik yang berlaku dapat dipahami dan dipatuhi dengan baik. Setiap kekhawatiran tentang adanya potensi pelanggaran kode etik harus segara dilaporkan untuk ditindaklanjuti. Adapun sanksi yang diberikan atas pelanggaran yang terjadi disesuaikan menurut jenis dan aksi pelanggaran yang terkait.

Jumlah Pelanggaran Kode Etik

Sepanjang tahun 2019 tidak terdapat kasus pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh karyawan Perseroan.

Kebijakan Pelaporan Pelanggaran

Hingga akhir tahun 2019, Kebijakan Pelaporan Pelanggan yang diterapkan Perseroan masih menginduk pada sistem yang dikembangkan oleh Perusahaan Induk, JAPFA Ltd., yaitu JAPFALERT. Perseroan meyakini bahwa kebijakan tersebut sudah mengakomodir seluruh fungsi yang dibutuhkan Perseroan, sehingga Perseroan tidak perlu harus membangun kebijakan secara terpisah.

Perseroan mendorong seluruh karyawan, stakeholder maupun masyarakat untuk melaporkan pelanggaran, dugaan pelanggaran kode etik ataupun perilaku illegal lainnya. Beberapa saluran pelaporan tersedia untuk dapat digunakan. Laporan tidak dapat dibuat secara anonim. Perseroan menjamin bahwa semua laporan yang masuk akan ditangani dengan penuh kerahasiaan.

Ruang Lingkup Pelaporan

Jenis pelanggaran yang dapat dilaporankan melalui JAPFALERT adalah:

  • Prosedur dan prinsip pengendalian internal control (pencurian, penyalahgunaan aset atau fasilitas perusahaan, kompetisi yang tidak fair, dll).
  • Prinsip-prinsip akuntansi dan keuangan (pemalsuan laporan keuangan atau rekening, penggunaan invoice palsu, fraud, dll).
  • Peraturan anti korupsi (penyuapan, pembayaran kembali, pembayaran/manfaat yang tidak jelas, dll).

Penyampaian Laporan Pelanggaran

Penyampaian laporan pelanggaran dapat dilakukan oleh pelapor melalui :

  • Melalui jalur komunikasi biasa, seperti Manajemen, Departemen Sumber Daya Manusia, Departemen Legal.
  • Atau: website JAPFALERT

Pelapor wajib menyertakan identitasnya. Untuk memudahkan proses identifikasi, laporan perlu dilengkapi dengan:

  • Nama yang diindikasikan terlibat pelanggaran atau potensi pelanggaran;
  • Kronologi kejadian;
  • Waktu dan tempat kejadian.

Perlindungan Bagi Whistleblower

Perseroan mempunyai komitmen dalam memberikan perlindungan kepada pelapor. Perlindungan pelapor diberikan untuk menumbuhkan rasa aman dan mendorong pelapor untuk berani melaporkan pelanggaran. Perlindungan kepada pelapor diberikan dalam bentuk:

  • Perlindungan kerahasiaan identitas pelapor termasuk informasi yang dapat digunakan untuk menghubungi pelapor.
  • Perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor atau pihak lain yang mempunyai kepentingan.
  • Perlindungan dari tekanan, hak-hak sebagai pegawai, gugatan hukum, harta benda hingga tindakan fisik.

Penanganan dan Pengelolaan Pengaduan

Perseroan menjamin bahwa semua laporan pelanggaran akan ditindaklanjuti dengan baik. Setiap laporan pelanggaran yang masuk akan segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Kebijakan pelaporan pelanggaran (whistleblowing policy) di Perseroan dikelola oleh Unit Audit Internal. Unit ini akan secara berkala memeriksa setiap laporan yang masuk untuk ditindaklanjuti. Apabila karyawan melakukan pelanggaran akan ditindak sesuai dengan kebijakan Perseroan.

Hasil Penanganan Pengaduan

Kebijakan pelaporan pelanggaran dinilai sebagai salah satu cara yang paling efektif untuk mengungkapkan kecurangan yang terjadi. Setelah menerima pengaduan, laporan tersebut akan diinvestigasi oleh JAPFALERT Committee untuk menentukan kemungkinan adanya unsur pelanggaran dan fraud.

Jumlah Pengaduan pada Tahun 2019

Pada tahun 2019, tidak terdapat pengaduan yang masuk dan ditindaklanjuti oleh Perseroan.

Sosialisasi dan Upaya Peningkatan Kualitas Kebijakan Pelaporan Pelanggaran

Perseroan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas penerapan kebijakan pelaporan pelanggaran, salah satunya dengan melakukan sosialisasi keberadaan kebijakan tersebut dengan memasang informasi mengenai kebijakan pelaporan pelanggaran di papan pengumuman di setiap unit.

close
Back to Top